LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Makassar – Komitmen terhadap tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel terus menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan LLDikti Wilayah IX. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS), LLDikti Wilayah IX memandang evaluasi prosedur standar layanan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan setiap proses kerja berjalan efektif, terukur, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Kepala LLDikti Wilayah IX, Andi Lukman, secara resmi membuka kegiatan Evaluasi Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin hingga Rabu, 2–4 Maret 2026, di Hotel Claro Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 13 Tim Kerja Layanan LLDikti Wilayah IX bersama Tim Eksternal Satuan Pengawas Internal (SPI).
Dalam sambutannya, Andi Lukman menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh tim kerja yang berkomitmen memperkuat tata kelola organisasi. Ia menegaskan bahwa evaluasi POS AP merupakan sarana refleksi untuk menelaah hambatan dan kekurangan dalam pelayanan sepanjang tahun 2025, sekaligus memastikan bahwa standar layanan yang diterapkan tetap relevan dengan kebijakan terbaru di bidang pendidikan tinggi. Selain itu, integrasi sistem digital dalam setiap lini layanan juga menjadi perhatian penting, mengingat indikator utama kualitas pelayanan adalah kepuasan publik yang lahir dari kecepatan, ketepatan, dan kepastian prosedur.
“Kegiatan evaluasi ini tentang memberikan layanan yang efisien dan optimal. Kita ingin memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan memiliki standar yang jelas, terintegrasi secara digital, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. LLDikti Wilayah IX harus menjadi contoh tata kelola yang baik, agar perguruan tinggi swasta dapat meniru praktik pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel,” tegas Andi Lukman dalam arahannya.
Sebagai representasi pemerintah, LLDikti Wilayah IX diharapkan menjadi teladan dalam penerapan tata kelola organisasi yang baik. Dengan demikian, praktik-praktik pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel dapat direplikasi oleh perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana LLDikti Wilayah IX, Kiki Reskiyani Muis, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 99 POS layanan yang menjadi dasar operasional pelayanan. Evaluasi dalam kegiatan ini difokuskan pada POS layanan yang mengalami perubahan, layanan baru, serta layanan yang memiliki keterkaitan lintas tim kerja, guna memastikan harmonisasi dan integrasi prosedur pelayanan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir POS AP Tahun 2026 yang lebih adaptif dan siap menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan layanan sepanjang tahun 2026, sehingga LLDikti Wilayah IX semakin kokoh dalam menghadirkan pelayanan publik yang terpercaya, memuaskan dan berdampak.
