LLDIKTI IX Sultanbatara, Makassar – Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX pada Kamis (11/9/2025). Pertemuan berlangsung di Auditorium Ridwan Saleh Mattayang.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah perguruan tinggi kementerian/lembaga, di antaranya Politeknik STIA LAN Makassar, Politeknik Penerbangan Makassar, dan Politeknik Kesehatan Makassar. Perguruan tinggi negeri (PTN) yang ikut serta meliputi Institut Teknologi BJ Habibie, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, dan Universitas Halu Oleo. Selain itu, sekitar 30 perguruan tinggi swasta (PTS) dari Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara turut berpartisipasi.
Turut hadir Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Fauzan Adziman, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah IX Syahruddin, serta perwakilan APTISI Wilayah IX-A Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala LLDIKTI Wilayah IX Andi Lukman mengapresiasi perhatian Komisi X DPR RI terhadap eksistensi PTKL sekaligus menyoroti sejumlah persoalan mendasar.
“Ada kekosongan regulasi karena PTKL tidak disebut secara eksplisit dalam UU Sisdiknas, sehingga posisi hukum dan penjaminan mutunya belum setara dengan PTN maupun PTS. Selain itu, tidak semua PTKL mengikuti standar nasional pendidikan tinggi mulai dari kurikulum, akreditasi, hingga sistem pelaporan,” jelasnya.
Ia mendorong perlunya pengakuan eksplisit terhadap PTKL dalam revisi UU Sisdiknas, pembinaan lintas kementerian agar akreditasi dan pendanaan lebih adil, serta mandat terbatas bagi LLDIKTI untuk menjembatani PTKL di wilayah.
Ketua Panja PTKL Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menegaskan, pembentukan Panja PTKL pada awal 2025 didorong kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola, mutu, dan relevansi PTKL.
“Saat ini ada 124 PTKL dengan 892 program studi di bawah 24 kementerian dan lembaga. Mayoritas akreditasinya masih menengah, hanya sebagian kecil meraih predikat unggul. Kualitas dosen pun masih tertinggal, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun produktivitas riset,” ungkapnya.
Menurut La Tinro, Panja PTKL bersama Kemdiktisaintek tengah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap implementasi PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, guna menghadirkan sistem pendidikan tinggi yang lebih terukur dan berdaya saing.
Selain menyerap aspirasi PTKL, forum ini juga membahas isu strategis lain, mulai dari koordinasi antara PTN, PTS, dan PTKL dalam hal akreditasi dan penguatan SDM, hingga urgensi pengaturan PTKL dalam revisi UU Sisdiknas.
Pimpinan STIKES Panrita Husada Bulukumba, Muriati, menilai forum konsultasi ini penting dilakukan secara berkala.
“Kegiatan ini bermanfaat besar karena menghadirkan informasi penting terkait pengembangan SDM, akreditasi, dan penjaminan mutu. Sebaiknya forum semacam ini dilakukan setidaknya setiap triwulan atau per semester, agar kondisi pendidikan tinggi di lapangan bisa dipantau langsung dan regulasi yang ada bisa dievaluasi,” ujarnya.
