LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Makassar — Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan negara dengan memborong dua penghargaan sekaligus dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026, Sosialisasi PMK 41 Tahun 2026, Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, serta Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang bertempat di Aula KPPN Makassar I, Jl. Slamet Riyadi No. 5, Makassar, pada Rabu, 16 September 2026. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof. Budu.
Adapun dua penghargaan membanggakan yang berhasil diraih oleh LLDIKTI Wilayah IX meliputi:
- Terbaik Pertama Satker dengan Capaian IKPA Semester I Tahun 2026
LLDIKTI Wilayah IX dinobatkan sebagai Terbaik Pertama Satuan Kerja (Satker) dengan Capaian IKPA Semester I Tahun 2026 berprestasi sangat baik dengan perolehan nilai sempurna, yakni 99,99.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah bentuk apresiasi resmi dari Kementerian Keuangan melalui KPPN kepada satuan kerja atas keberhasilan dalam mengelola anggaran negara secara akuntabel, tertib, dan optimal. Evaluasi ini didasarkan pada tiga aspek utama penilaian:
• Kualitas Perencanaan Anggaran: Kesiapan dan ketepatan dokumen anggaran.
• Kualitas Pelaksanaan Anggaran: Penyerapan dana dan pengelolaan kontraktual.
• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: Akuntabilitas dan capaian output.
- Terbaik Keempat Satker Pengguna KKP Semester I Tahun 2026
Selain predikat IKPA terbaik, LLDIKTI Wilayah IX juga sukses meraih penghargaan sebagai Terbaik Keempat Satker Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester I Tahun 2026 dengan total nilai transaksi mencapai Rp 337.189.662.
Penghargaan Satker Pengguna KKP ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tinggi satuan kerja dalam mendorong modernisasi, transparansi, serta digitalisasi pembayaran belanja negara.
