LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Makassar – Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi nasional dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sejalan dengan komitmen tersebut, LLDIKTI Wilayah IX menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung di Hotel Claro, Selasa, 3 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai ASN, PPPK, serta Tim Etik LLDIKTI Wilayah IX sebagai bentuk komitmen kolektif dalam memperkuat integritas kelembagaan.
Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif untuk meraih predikat WBK atau WBBM, tetapi upaya nyata memperbaiki tata kelola organisasi. Karena itu, ia menyampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah IX harus mampu menjadi contoh tata kelola yang baik bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah kerjanya.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan ZI tidak cukup hanya dimaknai sebagai perubahan mindset (pola pikir), tetapi juga harus diikuti dengan perubahan culture set (budaya kerja). Menurutnya, perubahan pola pikir tanpa diiringi perubahan budaya organisasi hanya akan melahirkan komitmen yang bersifat formalitas.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya soal mengubah cara kita berpikir, tetapi juga bagaimana kita membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Mindset harus berubah, dan culture set juga harus dibangun secara konsisten.” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Lukman menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) bertumpu pada enam area perubahan yang menjadi dasar pelayanan organisasi pemerintah, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area tersebut, menurutnya, harus berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar reformasi birokrasi tidak berjalan secara terpisah-pisah.
Sejalan dengan itu, ia menambahkan bahwa implementasi enam area perubahan tersebut harus tercermin dalam praktik kerja sehari-hari, di mana setiap prosedur dirumuskan secara jelas dan terstandar, setiap layanan dilaksanakan secara transparan, serta setiap produk layanan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi orientasi akhir dari seluruh proses pembangunan Zona Integritas. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX yang menjadi indikator nyata keberhasilan reformasi birokrasi.
Melalui kegiatan ini Andi Lukman menyampaikan harapannya agar pencanangan pembangunan ZI WBK WBBM ini melahirkan perubahan nyata dalam substansi pelayanan di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX serta berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan jujur, disiplin dan professional sehingga kepercayaan perguruan tinggi dan masyarakat terhadap lembaga terus meningkat.
Pada kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Dalam pakta tersebut ditegaskan kesiapan seluruh pegawai LLDikti Wilayah IX untuk mencegah praktik korupsi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta bersedia menerima pengawasan, evaluasi, dan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
